Dildaar80's Weblog

MUI, Kyai Haji Amidhan, Korupsi dan Logika Kabayan

Posted on: 6 Maret 2014


Mau tahu siapa Amidhan?

Haji Amidhan dan Haji Muhidin

“Saya bukan pejabat negara karena itu saya bisa menerima gratifikasi!” Itulah gaya Haji Amidhan, ketua Majlis Ulama Indonesia yang terang-terangan mengaku menerima gratifikasi tanpa sedikit pun merasa bersalah! (Lihat majalah Tempo edisi 24 Feb-2 Maret 2014).

“Saya ketua RW. Saya paling berhak meresmikan panti asuhan yatim piatu ini. Saya orang paling penting di sini. Karena saya ulil amri, masyarakat di sini seharusnya menghormati saya,” kata Haji Muhidin kesal karena tak diberi kesempatan untuk meresmikan yayasan yatim piatu di kampungnya. Haji Muhidin adalah tokoh paling nyebelin dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji (TBNH) di RCTI yang diputar tiap malam.

Tetanggaku orang Batak yang beragama Kristen sampai bertanya tentang kelakuan Haji Muhidin: Apa gelar haji itu pantas untuk dibanggakan? Bukankah haji itu sebuah ibadah dan kewajiban umat Islam? Aku jawab, betul. Bagi sebagian besar umat Islam, gelar haji itu sebuah kebanggaan dan kehormatan. Alasannya, haji itu biayanya mahal. Beda dengan kewajiban salat, puasa, dan zakat. Orang yang melakukannya tak punya gelar karena biayanya murah. Tak ada orang bergelar Puasa Nasution, Salat Panjaitan, atau Zakat Siregar! Sitanggang, tetanggaku itu pun tersenyum!

Haji Amidhan, secara faktual jelas lebih hebat dari Haji Muhidin. Dalam sinetron TBNH, Haji Muhidin hanya tokoh kampung, ketua RW. Dia tidak bergelar Kyai. Beda dengan Amidhan. Ia bergelar kyai di samping haji, sehingga ‘atributnya’ amat menyilaukan: KH Amidhan. Jabatannya, Ketua Majlis Ulama Indonesia. Sungguh terhormat! Orang-orang non-Islam dan orang luar negeri menganggap, MUI adalah representasi umat Islam Indonesia yang jumlahnya 250 juta orang lebih. Sebuah besaran yang menarik untuk dunia marketing. Karena itu, keputusan halal dan haramnya sebuah produk oleh MUI sangat berpengaruh terhadap pasar produk bersangkutan di Indonesia yang jumlah penduduknya menggiurkan perusahaan makanan dan obat-obatan. Itulah sebabnya, perusahaan pengekspor daging sapi dari Australia berani mengeluarkan uang sampai ratusan ribu dolar untuk “membeli” serifikasi halal dari MUI.

Kondisi seperti itu, jelas menjadikan MUI sebagai lembaga yang sangat powerful. Sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika keputusan MK mengikat dan final, maka keputusan halal dan haramnya sebuah produk oleh MUI, juga mengikat dan final (untuk sebagian umat Islam yang menganggap MUI sebagai representasi ulama Indonesia). Bagi orang-orang bermental korup seperti Akil Mochtar, kekuasaan mutlak itu, akhirnya dimanfaatkan. Dan berhasil. Calon-calon kepala daerah dengan mudah menggelontorkan uang untuk Akil agar MK memenangkannya di pengadilan. Hal yang nyaris sama, terjadi pula di MUI. Sejumlah perusahaan, dengan mudah menggelontorkan uang untuk mendapatkan sertfikat halal. Dan uang itu sebagian masuk ke kantong pribadi penguasa MUI. Sebagaimana penguasa yang lain, uang itu pun dianggap halal. “Mosok penguasa MUI yang mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa membuat sertifikat halal untuk uang gratifikasi yang diterimanya sendiri?,” kata Si Kebayan. Jadi, jangan heran bila logika Haji Amidhan seperti itu. “Saya bukan pejabat negara karena itu halal menerima gratifikasi.”

Logika Amidhan adalah logika penguasa. Bukan logika pemimpin, apalagi logika ulama. Syaikh Ahmad bin Hambal, ulama ahli fikih yang lazim dikenal dengan nama Imam Hambali, disiksa khalifah karena tak mau jadi qodi (hakim). Padahal, saat itu, Imam Hambali dianggap orang yang paling mumpuni dalam ilmu fiqih. Beliau tak mau jadi hakim karena takut salah dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan. Beliau sangat takut hukum yang diputuskannya terpengaruh gratifikasi. Jangankan menerima uang ribuan dolar, Imam Hambali mengharamkan seorang hakim menerima pinjaman payung dari seseorang. Sebab bukan tak mungkin, suatu ketika orang yang meminjamkan payung itu, nanti berperkara di pengadilan dan hakimnya adalah orang yang dipinjami payung tadi. Itulah sebabnya Ahmad bin Hambal menolak pengangkatan dirinya sebagai hakim. Beliau takut kehilangan kezuhudannya. Bandingkan dengan penguasa MUI. Keputusan halal haram suatu produk, ternyata diperjual-belikan. Nama besar ulama dan majlisnya dibuang ke tong sampah hanya karena segepok dolar!

Bercermin kasus suap oknum MUI ini, umat Islam seharusnya mulai curiga terhadap keputusan-keputusan MUI yang lain. Jangan-jangan fatwa “penyesatan mazhab Syiah dan Ahmadiyah” juga berbau suap. Saat ini, misalnya, provokasi penyesatan Syiah oleh kelompok-kelompok tertentu yang didanai Saudi Arabia (yang ketakutan terhadap Iran) sangat luar biasa. Jangankan lembaga selebesar MUI, lembaga ecek-ecek di kampung saja diguyur uang oleh agen-agen Saudi yang berkongsi dengan Israel untuk memfitnah Syiah (mazhab yang dianut mayoritas rakyat Iran). Sama seperti keputusan panel MK yang diketuai Akil Mochtar yang kini diragukan kebenarannya setelah ketahuan “sang hakim” menerima suap dalam perkara pilkada, begitu juga keputusan MUI di zaman Haji Amidhan patut diragukan kebenarannya.

Gus Dur, Cak Nur, Mas Djohan, Kyai Masdar dan banyak tokoh Islam lain, sejak lama “mencurigai” sepak terjang MUI. Fatwa-fatwanya sering menjadikan umat Islam yang tidak sepaham dengan penguasa MUI – seperti pengikut Ahmadiyah dan Syiah – terjepit dan menjadi sasaran amuk umat yang merasa mayoritas. Anehnya fatwa-fatwa MUI yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila dibiarkan negara. Padahal, akibat fatwa MUI, ribuan orang-orang Ahmadi di NTB hidupnya amat menderita. Rumah mereka hancur dan sumber kehidupan ekonominya lenyap. Mereka seperti hidup di pengungsian di negara asing. Di Sampang, orang-orang Syiah juga harus mengungsi dari tanah kelahirannya. Sebagian umat Islam yang merasa mendapat “serifikat halal” dari MUI menganggap sah dan tak berdosa menghancurkan rumah-rumah orang Ahmadi dan Syiah. MUI telah memberikan sertifikat halal untuk mendestruksi kemanusiaan.

Kita patut bertanya: mewakili umat Islamkah MUI? Jelas tidak! Kini, Allah Yang Rahman dan Rakhim, telah membuka kedok monster-monster korup dan antikemanusiaan dari oknum-oknum MUI. Ternyata mereka tak lebih baik dari politisi busuk di Senayan yang suka membuat undang-undang korup untuk menggangsir uang! Itulah wajah MUI yang selama ini amat dihormati umat Islam! Memalukan! Penguasa MUI, rupanya punya mazhab tersendiri. Namanya Ahlussuap Waljamaah! (Semoga setelah Ketua MUI diganti Prof. Dr. Din Syamsudin, MUI berubah wajah dan menegakkan Islam dengan basis adil, salam, rahman, dan rahim. Tak ada fatwa yang diskriminatif, tak ada fatwa yang menteror, tak ada fatwa yang menghalalkan suap). Semoga!
– See more at: http://inspirasi.co/forum/post/3734/haji_amidhan_dan_haji_muhidin#sthash.dlNBKrqq.dpuf
http://inspirasi.co/forum/post/3734/haji_amidhan_dan_haji_muhidin

TEMPO.CO , Jakarta: Mohammed El-Mouelhy, Presiden Halal Ceritification Authority Australia, menyanggah pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah soal biaya perjalanan ke Australia pada 2-8 April 2006. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi 24-30 Februari 2013, Amidhan mengatakan biaya peninjauan lembaga-lembaga halal itu atas biaya Kementerian Agama.

Menurut Amidhan ia bersama enam orang lainnya berkunjung ke Australia untuk mensurvei enam lembaga halal yang meminta izin bisa mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen makanan dan minuman di negeri Kanguru itu. “Karena diajak Kementerian Agama, biayanya ditanggung APBN,” kata Amidhan. Ia menegaskan kembali pernyataan itu dalam jumpa pers di kantornya, pada Rabu, 26 Februari 2013.

Mouelhy yang membaca wawancara itu segera mengirimkan surat elektronik kepada redaksi Tempo yang berisi bukti tiket untuk tamu-tamunya itu. Total ia mengeluarkan uang Aus$ 28.000 atau sekitar Rp 300 juta–bukan Aus$ 26.000 seperti ditulis majalah Tempo “Astaga Label Halal” terbit pekan ini–untuk sangu, tiket, hotel, dan akomodasi selama berkeliling Australia itu.(baca:Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Menurut Mouelhy, kendati ada tujuh orang dalam rombongan, hanya lima yang meneruskan perjalanan ke empat negara bagian sampai tuntas sepekan. Dua petinggi, Ketua Komisi Fatwa Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Ichwan Sam, kembali ke Indonesia ketika mendarat di Melbourne dari Sydney.

Uang hasil patungan enam lembaga halal itu dibungkus amplop dan diserahkan kepada utusan MUI itu saat pesawat akan bertolak kembali ke Indonesia di Bandara Melbourne. Dalam pernyataan tersumpah di depan notaris, Mouelhy mengatakan jumlah sangu untuk Amidhan terbesar dibanding untuk yang lain.(baca:Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi… )

Izin halal dari MUI tak turun untuk tiga lembaga itu, termasuk lembaga Mouelhy. Permohonan Mouelhy ditolak dengan alasan kantor perusahaan Mouelhy di rumah dan mempekerjakan anak dan istrinya. “Pernyataan itu jauh sekali dari kenyataannya,” kata Mouelhy. “Sejak 1979 kantor saya ada di pusat bisnis Sydney.” (Baca: Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Dengan pernyataan Amidhan itu, Mouelhy meminta auditor pemerintah mengusutnya karena kemungkinan Amidhan dan para pejabat itu mendapat uang sangu ganda. (Baca juga: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Dalam aturanya, MUI menetapkan honor bagi pejabat yang dikirim untuk mensurvei atau mengaudit lembaga halal di luar negeri. Besarnya US$ 115 per orang per hari.

http://id.berita.yahoo.com/presiden-label-halal-australia-sanggah-amidhan-224837638.html

Jumat, 10/06/2005 17:30 WIB
Amidhan Relakan Anaknya, Ariza Patria, Diproses Hukum
Wilhendra Akmam – detikNews
Jakarta – Ariza Patria tersandung kasus korupsi KPUD DKI. Dia adalah anak kandung Ketua MUI Amidhan. Bagaimana sikap Amidhan? Dia tidak gusar. Dia malah mendorong proses hukum yang dilakukan terhadap anaknya itu. Saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2005), wajah Amidhan tampak tenang saat ditanya mengenai kasus yang menimpa anaknya, Ariza. Amidhan mempersilakan Kejati untuk memproses hukum sebagaimana mestinya. “Dia sudah dewasa. Jadi biar saja diproses sebagaimana mestinya,” ujar Amidhan yang juga anggota Komnas HAM itu. Saat ditemui, ia mengaku tidak mau terlibat dengan kasus yang menimpa anaknya ini. “Kasus itu urusan dia. Dia kan sudah dewasa. Saya tidak mencampuri itu. Dan kasus itu tidak ada kaitan langsung dengan saya,” kilahnya. Setelah termenung agak lama, Amidhan membeberkan sikapnya. “Saya sendiri bulan April lalu sudah membuat semacam sarasehan di Bogor yang melibatkan seluruh ulama mengenai pornografi dan korupsi. Kita punya komitmen. Jadi mengenai hal ini, tentunya dia melakukan apa yang seharusnya dijalani sesuai proses hukum,” katanya . Toh, meski mempersilakan anaknya diproses hukum, Amidhan tetap mengaku tahu betul sifat anaknya. “Saya tahunya dia pekerja keras. Dia itu aktivis. Dia ketua umum KNPI DKI Jakarta dan Ketua DPP KNPI. Tapi bukan orang birokrasi. Jadi mungkin saja tidak mengerti masalah keuangan,” ungkapnya. Amidhan yakin semua yang dilakukan anaknya bagian dari tugas yang diberikan Ketua KPUD M Taufik. “Anak saya tidak seperti yang diberitakan. Anak saya sebenarnya kooperatif dan mengikuti peraturan yang berlaku,” imbuhnya lagi.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV
http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/06/tgl/10/time/173056/idnews/379088/idkanal/10

Bagaimana MUI?
2013-10-04 11:18:37 WIB
MUI Akan Copot Jabatan Bendahara Chairun Nisa
Politikindonesia – Selain tercatat sebagai anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Chairun Nisa ternyata juga tercatat sebagai anggota Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2010-2013. Atas keterlibatannya di kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, MUI mempertimbangkan untuk memberhentikannya dari jabatan bendahara.

“Akan dipertimbangkan (diberhentikan). Nanti akan ada rapat pengurus,” terang Ketua MUI Amidhan kepada pers, Jumat (04/10).

Dipastikan Amidhan, kasus yang menjerat Chairun Nisa tidak ada kaitannya dengan keanggotannya sebagai Bendahara MUI. Sejak 2 tahun terakhir, Chairun Nisa sudah tidak aktif di kepengurusan MUI.

“Tidak ada kaitannya. Memang anggota MUI harus punya integritas, jika terbukti tidak punya, akan diberhentikan,” tutupnya.

Chairun Nisa ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dia ditangkap bersamaan dengan penangkapan Ketua MK Akil Mochtar di rumah dinasnya Jl Widya Chandra, Jakarta Selatan.
(kap/rin/nis)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya

Maret 2014
M S S R K J S
« Agu   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Top Rating

Tweetku

RSS Berita Detik

%d blogger menyukai ini: