Dildaar80's Weblog

JAI: ‘Anak’ Yang Disingkirkan

Posted on: 18 Februari 2011


Agama seringkali hanya difahami sebagai sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran Tuhan, sehingga berimplikasi kepada pemahaman bahwa agama adalah sebuah doktrin teologis. Hal ini disebabkan oleh pengkultusan terhadap agama ketimbang memahami inti dari ajaran agama. Banyak agamawan yang senang mengutip ayat Kitab suci secara serampangan, asal akur, kendati ayat itu tidak mencerminkan hidup dan sikapnya sendiri. Hal ini memperlihatkan sikap hidup yang inkonsisten. Padahal inti dari agama adalah iman, dan beriman itu adalah suatu sikap hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang tidak hanya mencerminkan ajaran formal agama tetapi suatu yang mencerminkan tujuan dan tindakan baik dari agama.

Dalam beragama, masalah yang seringkali muncul adalah ketika para penganut agama menerima agama juga sebagai “kebenaran mutlak”, lebih-lebih ketika mereka berusaha memaksa orang lain juga menerimanya. Lebih parah lagi ketika mereka “memutlakkan” pemahamannya sendiri sebagai kebenaran. Karena itu tidak mengherankan apabila ada penganut agama yang merasa terpanggil untuk melakukan apa saja demi dan untuk agama mereka masing-masing, untuk kemurnian atau kemuliaan agama sehingga muncul istilah penyimpangan atau penghinaan atau penistaan terhadap agama bagi yang berseberangan dengan ‘kebenaran’ yang dimutlakkannya.

Padahal pemutlakkan atas sebuah penafsiran teks hanyalah akan memunculkan tindakan kekerasan yang justru berlawanan dengan semangat agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan mulai dari kekerasan berbasis agama (Abdul Aziz Dahlan, 1993), pelarangan ajaran-ajaran tertentu, sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya. Dalam hal inilah, agama pada akhirnya tak lebih dari daripada penjajah: penjajah Hak Asasi Manusia (HAM). Apalah artinya menjadi orang yang ‘beragama’ sementara kita hidup dengan mengabaikan kebebasan, tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Kita hanya sibuk mensensus, mempedulikan status keagamaan orang lain, mempertanyakan sudah beribadah atau belum, sesat atau tidak sesat. Main sikat, main hajar, main hakim sendiri terhadap mereka yang dianggap sesat atau menyimpang.

Akhirnya akan timbul pertanyaan dalam pikiran kita bagaimana agama bisa meyakinkan kita akan kehidupan damai kelak dalam ‘kehidupan’ setelah kita mati di surga kalau agama justru menyulut kebencian, kekerasan dan aksi brutal—saat ini dan di sini ?

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia (Rhoda E. Howard, 2000). Kebebasan beragama merupakan salah satu manifestasi dari HAM. Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks (Romli Atmasasmita, 2004). Ia sering dipandang sebagai fasilitator bagi kepentingan proteksi manusia sebagai Homo Sapiens. Menurut Ifdhal Kasim (2001) kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.

Namun demikian, kebebasan beragama menemukan jantung “persoalan” yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Sejauh mana legitimasi moral dan hukum bahwa negara boleh “mengelola” (baca: mengatur, membatasi, dan melarang) tindakan-tindakan yang bertolak tarik dengan kebebasan beragama? Bagaimana juga kerangka yang bernurani untuk membaca kebebasan beragama berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan umum dalam tarikan nafas HAM?
Dalam instrumen hukum nasional kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28 (e) ayat 2 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana disebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Vide Pasal 28 (e) ayat 2 UUD 1945). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Vide Pasal 29 ayat 2 UUD 1945). Instrumen hukum nasional tersebut pada prinsipnya sudah cukup sebagai jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama di Indonesia.

Sedangkan dalam instrument hukum internasional terdapat pada Pasal 18 Universal Declaration of Human Right menyatakan: Setiap orang mempunyai hak untuk berpikir, berperasaan, dan beragama; hak ini meliputi kemerdekaan untuk menukar agama atau kepercayaan, dan kemerdekaan baik secara perseorangan maupun secara golongan, secara terbuka dan tertutup, untuk memperlihatkan agama dan kepercayaannya dengan mengerjakannya, mempraktikkannya, menyembahnya, dan mengamalkannya.

Berdasarkan instrument hukum di atas, baik nasional maupun internasional, maka orang mau memeluk dan mengamalkan agama, jenis agama apa saja harus dihormati dan diberi kebebasan. Begitu juga sesuai konsep HAM, setiap aliran harus diberi kebebasan dan tidak boleh dilarang apalagi dihentikan penyebarannya secara paksa. Siapa yang memaksa untuk menghentikan ajaran agama semacam ini, apalagi dengan menggunakan kekerasan, maka mereka akan dicap sebagai pelanggar HAM, dan dapat diproses ke pengadilan.

Masalah JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) memang menjadi isu dilematis bagi pemerintah. Pada satu sisi pemerintah berkewajiban melindungi setiap keyakinan warganya, namun pada sisi lain, pemerintah merasa harus mengakomodasi MUI, lembaga yang notabene didirikan oleh pemerintah. MUI menganggap JAI sebagai golongan sesat dan siapa saja yang telah menjadi Jama’ahnya untuk kembali pada ajaran islam murni.

Seharusnya dalam kasus JAI, negara tidak mempunyai hak untuk menentukan suatu bentuk worship atau kepercayaan sebagai agama atau bukan. Negara juga tidak berhak menilai apakah sesuatu aliran agama itu sesat, tidak sesuai, atau bertentangan dengan the mainstream, yang dianggap aliran baku.

Kalau pun suatu sekte aliran keagamaan memang sesat, jika perlu negara dapat dan mungkin justru harus bertindak, bukan terhadap “kesesatan” keagamaan itu an sich, melainkan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum negara yang menyangkut ketertiban umum, khususnya dalam ranah pidana, seperti perkawinan anak-anak di bawah umur atau pembunuhan massal sebagai ritual yang dituntut oleh persyaratan agama itu (J. Soedjati Djiwandono, 1999).
Dalam hal ini, sisi kontroversial dari lahirnya SKB tentang JAI adalah bagaimana menangani JAI sebagai penyebab munculnya ketidaktertiban sosial. Secara umum, hak memang bisa dibatasi, sebagaimana tertuang dalam ICCPR (International Convention on Civil and Political Rights) yang di Indonesia telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, yaitu sejauh menyangkut “keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat dan perlindungan kebebasan dasar orang lain.” Jembatan yang menghubungkan “penyimpangan” dengan pembolehan pembatasan atas alasan “ketertiban masyarakat” adalah UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5/1969 tentang pencegahan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Di sinilah pada akhirnya kesahihan legal-konstitusional SKB tersebut bergantung. Dengan ini pembatasan JAI yang dituangkan dalam SKB dilakukan karena pemerintah memandang bahwa JAI—karena “penyimpangannya”—menjadi penyebab munculnya ketidaktertiban, atau “menimbulkan pertentangan dalam masyarakat.” Keberadaan UU itu sendiri mengandaikan bahwa pemerintah, melalui Bapor Pakem memiliki kemampuan dan wewenang untuk memutuskan penyimpangan itu.

Dalam hal ini, tindakan Bapor Pakem sebagai perpanjangan tangan negara dalam menetapkan penafsiran tunggal terhadap pokok-pokok ajaran agama tertentu merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kemerdekaan pikiran. Padahal kemerdekaan pikiran itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi ataupun ditangguhkan. Keragaman penafsiran dan ekspresi keagamaan itu juga merupakan hakikat manusia.

Sudah seharusnya negara tidak ikut campur terlalu dalam terhadap urusan agama dan penafsiran terhadap agama. Keberadaan SKB tentang JAI seharusnya ditinjau ulang. Jika SKB ini mengatur wilayah publik maka itu masih dapat dibenarkan oleh konstitusi, tetapi jika sudah mengatur wilayah privat, maka itulah yang inkonstitusional.

Selain itu, pertentangan yang paling mencolok atas butir-butir SKB adalah dari instrumen hukum nasional sendiri, yaitu UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang titik tekannya pada jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Vide Pasal 28E ayat 1), kebebasan berkeyakinan (Vide Pasal 28E ayat 2), hak beragama yang merupakan non derogable right (Vide Pasal 28I ayat 1), dan jaminan negara atas kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk beragama dan beribadah (Vide Pasal 29 ayat 2).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertera pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan relasi negara dan agama yang ada di Indonesia itu. Pada Pasal tersebut disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menurut A.V Dicey (dalam A. Masyhur Effendi, 1993) tiga ciri penting negara hukum ialah HAM dijamin melalui Undang-Undang, persamaan kedudukan di hadapan hukum, supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Semua orang dan semua kelompok mempunyai hak, kesempatan, dan kewajiban, atau komitmen yang sama sebagai warga negara dan kedudukan sama (equal) di depan hukum (J. Soedjati Djiwandono, 1999).
Indonesia sebagai negara hukum dan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum serta meyakini bahwa nilai-nilai religius merupakan salah satu sumber inspirasi bagi negara dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu ciri negara hukum ialah mengakui dan menjamin adanya HAM. Salah satu HAM yang penting untuk dijamin keberadaannya ialah hak untuk beragama. Negara sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk mengakui bahwa keberadaan agama tertentu sesat. Jika negara kemudian melakukan perlakuan seperti itu, maka sebetulnya negara telah melakukan perbuatan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD RI 1945.
Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa SKB No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat sesungguhnya sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan jaminan normatif tentang hak kebebasan beragama yang ada di dalam sistem hukum Indonesia yaitu UUD 1945.

Selain itu di dalam asas peraturan perundang-undangan terdapat asas lex superior derogat legi inferiori, yang bilamana terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Dalam hal ini ada pertentangan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan isi SKB No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Tentunya perlu kita tahu bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sedangkan SKB No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia hanya merupakan peraturan selain Peraturan Perundang-undangan yang merujuk pada UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5/1969 tentang pencegahan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Maka sesuai asas lex superior derogat legi inferiori, dalam menangani kasus JAI seharusnya perspektif hak kebebasan beragama dalam UUD 1945 lebih didahulukan oleh negara.

Dalam hal kasus JAI, kiranya peran negara perlu dibatasi hanya sebagai semacam fasilitator untuk dialog di antara kelompok-kelompok agama yang bertentangan, dan memastikan bahwa ruang berdialog itu cukup luas, tak direpresi oleh negara sendiri secara politis atau suatu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan ‘kemurnian agama’—yang dapat berujung kepada kekerasan dan pelanggaran HAM.

***

oleh Teddy Delano pada 18 Februari 2011 jam 3:17

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya

Februari 2011
M S S R K J S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Top Rating

Tweetku

RSS Berita Detik

%d blogger menyukai ini: